Minggu, 05 Juni 2016

Reklamasi Bukan untuk Rakyat


Penguaha pada akhirnya lebih memperhatikan kepentingan para pengusaha karena ada keuntungan di situ. Proyek reklamasi Teluk Jakarta masih menjadi perdebatan hangat hingga kini. Ada yang pro, tapi tak sedikit pula yang kontra. Banyak kalangan yang menilai bahwa proyek tersebut bukan untuk rakyat. Bahwa dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta rakyat tidak akan mendapatkan apa-apa dan jelas reklamasi teluk merugikan rakyat. Di dalam proyek reklamasi ada tiga masalah yang akan ditimbulkan dari proyek reklamasi yaitu pencemaran, kerusakan lingkungan, dan keresahan sosial masyarakat. Dan ini diungkapkan oleh pemerintah sendiri melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Sebelumnya, Kementerian LHK sudah menyegel beberapa pulau di proyek tersebut karena masalah persyaratan yang belum dipenuhi oleh pihak proyek yaitu, analisis mengenai dampak lingkungan.

Belum lagi penyelidikan KPK mulai mengungkap adanya kolusi di balik proyek tersebut yang berujung penangkapan oknum pemerintah. Telah terjadi suap menyuap antara pengusaha dan penguasa. Adanya kolusi yang terungkap di balik proyek reklamasi tersebut menunjukkan bahwa proyek itu bermasalah dari sisi perizinan dan fakta dampak terhadap lingkungan. Seandainya tidak ada masalah yang melanggar aturan tentu tidak harus melakukan kolusi dengan risiko tertangkap KPK.

Semua ini terjadi akibat penerapan sistem demokrasi yang sangat rentan dari dominasi pemilik modal, khususnya pemodal besar. Penguasa pada akhirnya lebih memperhatikan kepentingan para pengusaha karena ada keuntungan disitu, dan sungguh sangat disayangkan sikap pemerintah yang jelas mendukung pengusaha yang terlibat dan mengucilkan masyarakat kecil. Ahok jelas-jelas lebih mendukung para pengusaha dengan menegasikan semua opini yang disampaikan rakyat kecil, seperti para nelayan yang berada di Teluk Jakarta. Ahok menganggap bahwa yang berdemo menentang proyek reklamasi bukanlah nelayan asli, hanya ormas yang ngaku nelayan, dll.

Pada dasarnya jika reklamasi itu terjadi pada lahan milik publik, maka seharusnya tidak boleh negara memberikan konsensi kepada individu atau korporasi. Hal senada juga disampaikan Ketua Lembaga Hukum Properti Indonesia Erwin Kallo. Ia mengutarakan bahwa negara harus menjadi landlord, pemilik dilahan reklamasi. Hal itu juga merupakan salah satu syarat yang bisa digunakan untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta. “Swasta ini hanya menjadi mitra sebagai operator atau kontraktor, dan dia tidak bisa menjadi pemilik atau landlord”, ungkap Erwin.

Didalam hukum Islam haram hukumnya saat lahan yang harusnya milik rakyat diubah kepemilikannya menjadi individu. Apabila pembangunan lahan seperti reklamasi itu akan merusak lingkungan dan merugikan rakyat maka jelas tidak boleh.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar